Jakarta, Sabtu 25 April

 Di tengah narasi optimisme pemerintah soal swasembada energi, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya dengan ketergantungan impor yang masih tinggi, produksi minyak yang terus menurun, serta akses energi yang belum merata. Di ruang kosong itulah, sebuah gerakan berbasis pemuda dan perempuan mencoba masuk sebagai inisiator perubahan yang bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai kritik atas arah kebijakan energi nasional.

Peluncuran Gerakan Nasional Energi Kartini Muda Indonesia oleh kader KAMMI bukan hanya seremoni. Ia adalah pernyataan bahwa persoalan energi nasional telah melampaui isu teknis, dan kini menyentuh dimensi keadilan sosial, partisipasi publik, hingga kegagalan distribusi peran dalam pembangunan.

Produksi minyak Indonesia yang kini hanya berada di kisaran 600–700 ribu barel per hari telah turun jauh dari lebih dari 1,5 juta barel per hari pada akhir 1990-an, hal ini menjadi simbol nyata kemunduran kapasitas energi nasional. Ketergantungan impor yang melampaui 50% kebutuhan domestik menempatkan Indonesia pada posisi rentan, sekaligus memperlihatkan bahwa kedaulatan energi masih jauh dari kenyataan.

Namun yang lebih jarang dibicarakan adalah siapa yang dilibatkan dalam upaya menyelesaikan krisis ini. Data global menunjukkan bahwa perempuan hanya mengisi sekitar 25–30% tenaga kerja di sektor energi. Di Indonesia, angka ini bahkan belum terdokumentasi secara sistematis sehingga muncul indikasi bahwa isu ini belum dianggap prioritas.

Ketua Pelaksana kegiatan, Nuraz Anami, menilai bahwa selama ini perempuan lebih sering ditempatkan sebagai objek kebijakan, bukan subjek perubahan. “Perempuan selama ini hanya dilihat sebagai pengguna energi, bukan penggerak. Padahal mereka adalah aktor paling dekat dengan pola konsumsi energi, terutama di tingkat rumah tangga. Tanpa melibatkan perempuan, kita hanya bicara kedaulatan energi di atas kertas,” ujarnya.

Kritik serupa datang dari Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral PP KAMMI, Wahyu Andrie Septyo, yang menilai bahwa kebijakan energi nasional masih terjebak pada pendekatan jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan.“Selama kita masih bergantung pada impor dan belum serius membangun kapasitas produksi serta energi terbarukan, maka setiap krisis global akan selalu berdampak langsung ke dalam negeri. Ini bukan soal harga, tapi soal kedaulatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI, Rafika Afriyanti, melihat adanya kesenjangan serius dalam pelibatan perempuan di sektor strategis, termasuk energi. “Kebijakan energi selama ini belum sensitif gender. Padahal perempuan bukan hanya pengguna, tetapi juga agen perubahan. Mereka bisa menjadi penggerak energi berbasis komunitas, pelaku UMKM energi bersih, hingga edukator di masyarakat,” ungkapnya.

Narasi ini mengingatkan kembali pada pemikiran Raden Ajeng Kartini. “Habis Gelap Terbitlah Terang” tidak lagi sekadar slogan emansipasi, tetapi menjadi metafora kondisi energi nasional. Gelapnya ketergantungan dan ketimpangan, serta harapan akan terang berupa kemandirian dan keadilan energi. Namun pertanyaannya, apakah negara siap keluar dari “gelap” itu?

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan bentuk konsolidasi nyata pemuda dan perempuan untuk mengambil peran dalam pembangunan nasional. “Kedaulatan energi tidak bisa hanya diserahkan pada negara atau korporasi. Pemuda dan perempuan harus menjadi bagian dari solusi. Gerakan ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa perubahan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari masyarakat,” ujarnya.

Di tengah wacana besar transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, peluncuran gerakan ini justru menyoroti satu hal yang sering diabaikan. Bahwa krisis energi bukan hanya soal teknologi dan investasi, tetapi juga soal siapa yang dilibatkan dan siapa yang ditinggalkan. Jika perempuan masih ditempatkan di pinggiran, maka kedaulatan energi akan tetap menjadi wacana elitis yang jauh dari realitas masyarakat.

Gerakan Energi Kartini Muda Indonesia mungkin bukan jawaban atas seluruh persoalan energi nasional. Namun setidaknya, ia membuka ruang kritik bahwa selama ini ada potensi besar yang diabaikan. Dan dalam konteks itu, Kartini kembali relevan dan bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengingat bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk melibatkan mereka yang selama ini tidak didengar.