Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026 menjadi momentum penting dalam menguji kesiapan sistem penyelenggaraan pangan nasional. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh cakupan distribusi, tetapi juga oleh kualitas gizi, keamanan pangan, dan tata kelola pelaksanaannya

Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Muhammad Alfiansyah, SKM, menilai bahwa periode Lebaran justru menjadi “stress test” bagi program MBG.
“Lebaran adalah ujian nyata bagi program MBG. Ketika dalam kondisi beban tinggi masih ditemukan berbagai permasalahan, maka ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya siap,” ujar Alfiansyah.

Temuan dan Fakta Lapangan
Sejumlah fakta selama Ramadan hingga Lebaran 2026 menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi MBG:
•    Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG akibat temuan makanan tidak layak konsumsi seperti berjamur dan basi (Detik.com, 2026).
•    Kasus keracunan makanan dalam program MBG yang terjadi sebelumnya menunjukkan adanya risiko dalam pengelolaan pangan massal, terutama terkait sanitasi dan distribusi (Reuters, 2025).
•    Ombudsman Republik Indonesia menemukan berbagai persoalan, mulai dari keracunan hingga potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program (Ombudsman RI, 2025; Katadata.co.id, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi beban tinggi, sistem pengawasan dan kontrol mutu pangan masih memiliki kelemahan. “Kami memandang bahwa berbagai kasus ini bukan sekadar insiden teknis, tetapi mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam pengawasan dan pelaksanaan program MBG,” tegas Alfiansyah.
Ia menekankan bahwa program MBG menyasar kelompok rentan, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.

“Kesalahan dalam pengelolaan pangan bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, kualitas dan keamanan harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Apresiasi terhadap Ketegasan BGN
Di tengah berbagai catatan tersebut, PP KAMMI memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menutup SPPG bermasalah. “Kami mengapresiasi ketegasan BGN dalam menutup SPPG yang tidak memenuhi standar. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kualitas program dan melindungi masyarakat,” ujar Alfiansyah.
Menurutnya, ketegasan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.

Dorongan Evaluasi dan Perbaikan Sistem
Sebagai bentuk kontribusi konstruktif, PP KAMMI mendorong pemerintah untuk:
1.    Terus Melakukan evaluasi nasional menyeluruh secara berkelanjutan terhadap seluruh SPPG
2.    Terus Mewajibkan keterlibatan aktif tenaga ahli gizi di setiap unit layanan
3.    Memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, terutama pada periode beban tinggi
4.    Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program
5.    Memperkuat kapasitas SDM dan standar operasional SPPG

“Kami mendukung penuh program MBG sebagai investasi strategis bangsa. Namun, program besar harus dijalankan dengan standar tinggi. Evaluasi yang jujur dan perbaikan yang cepat adalah kunci keberhasilannya,” pungkas Alfiansyah.