SIARAN PERS

Rabu, 09 Oktober 2024

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI)

Ketua Bidang Kemaritiman dan Investasi PP KAMMI, Iskandar Zulkarnaen, memberikan tanggapan terkait rencana pemerintahan baru untuk membentuk Dana Investasi Nasional (DIN). Menurutnya, pembentukan DIN berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang hingga kini belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan tugasnya.

"Jika peran DIN serupa dengan INA, sebaiknya fokus diberikan pada penguatan INA yang sudah ada, daripada membentuk lembaga baru yang justru dapat memperumit birokrasi," ujar Iskandar.

Sejak didirikan pada 2021, INA telah berfungsi sebagai sovereign wealth fund yang bertugas mengelola investasi di berbagai sektor penting seperti infrastruktur, digital, kesehatan, dan energi terbarukan yang berfokus di dalam negeri. Dengan modal awal sebesar USD 5 miliar, INA telah difungsikan untuk menarik lebih banyak investasi dari mitra global melalui mekanisme co-investment. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. “INA belum mencapai potensi maksimalnya. Pemerintah seharusnya memperbaiki kinerja lembaga ini sebelum mempertimbangkan pembentukan institusi baru," lanjutnya.

Lebih lanjut, Iskandar menduga bahwa munculnya rencana pembentukan DIN malah memberi kesan ketidakpercayaan pemerintahan baru terhadap INA yang merupakan produk kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan ekonomi dalam menjaga stabilitas investasi. "Jika setiap pergantian pemerintahan menghasilkan lembaga baru, khusunya di bidang investasi, hal ini akan menciptakan ketidakpastian bagi investor dan mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang," tegas skandar.

Iskandar menegaskan, jika memang tujuan pembentukan DIN adalah meniru lembaga seperti Public Investment Fund (PIF) di Arab Saudi atau Temasek di Singapura, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengembangan peran INA. "Kesuksesan PIF dan Temasek didukung oleh pondasi ekonomi yang kuat dan struktur pengelolaan yang efisien. Lebih bijak kiranya memperkuat INA agar memiliki peran strategis serupa,” ujarnya.

Iskandar juga menekankan pentingnya membangun ekosistem investasi yang kondusif sebelum membentuk lembaga-lembaga tambahan. "Kesuksesan investasi suatu negara bukan hanya tergantung pada berapa banyak lembaga yang dimiliki, tetapi pada bagaimana ekosistem investasi tersebut dirancang dan dijalankan. Menambah lembaga tanpa kesiapan yang matang akan membawa lebih banyak kerumitan tanpa kepastian hasil yang signifikan," tambah Iskandar.

Di akhir, Iskandar menyatakan bahwa optimalisasi INA merupakan solusi yang lebih rasional daripada pembentukan DIN. "Pemerintah harus fokus pada penguatan lembaga yang sudah ada dan mengatasi permasalahan yang menghambat kinerjanya. Penambahan struktur birokrasi yang tidak perlu hanya akan memperpanjang proses pengambilan keputusan dan menambah beban administrasi tanpa manfaat yang jelas," tutupnya.

Bidang Humas PP KAMMI 2024-2026