Oleh : Aditia Arief Laksana, S. Sos

Kepala Departemen Agraria dan Pemberdayaan Buruh Tani

 

 

Pada prinsipnya kekuasaan dari penyelenggara negara memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) selaku manifestasi negara secara nyata dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara negara secara nyata yang kemungkinan bersinggungan dengan wilayah privat terkait hak dan kewajiban warga negara.

 

Dalam hal ini fungsi dari mempelajari ilmu hukum tata negara sangat erat kaitannya dalam hal mengawasi penyelenggara negara sebagai manifestasi negara secara nyata dalam pelaksanaan tugasnya untuk tidak menyimpang, khususnya ketika penyelenggara negara bertindak berdasarkan atas hal yang belum diatur sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan diskresi / kebebasan bertindak freiss emerson agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (droit function).

 

Terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah sebuah bentuk konkrit untuk membentuk sebuah pemerintahan kekuasaan yang cukup lama serta memiliki akses tidak terbatas dan luas terhadap wilayah kerjanya. 

Korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. 

 

Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas 4 (empat) hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin (Badan Pusat Statistik, 2020). Terlebih apabila dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin meningkat, karena tidak membantu perekomonian masyarakat desa. 

 

Selain itu, menurut Institute for Development of Economics and Finance(INDEF) tidak adanya survey dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan di desa (Bernie, 2018).

Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa. Dana desa yang seyogyanya dapat digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Des (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak terancam tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan, dalam pengadaan batang/jasa, justru di mark down dari harga yang sebenarnya. Sehingga nilai ekonomi hasil pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitas yang rendah.

Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. 

 

Masyarakat desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakatnya yang gotong-royong dan salin membantu, hal itu merupakan modal  swadaya masyarakat desa (Pawane, 2016). Akan tetapi, karakteristik tersebut terancam hilang dengan adanya korupsi. Penyebabnya karena adanya korupsi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Pemerintahan Desa, bahkan antar masyarakat desa sendiri (Haryanto & Rahmania, 2015). Sehingga karakter masyarakat yang gotong royong terancam hilang di desa akibat adanya korupsi .Keempat, terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. 

 

Robert Klitgaard dalam teorinya CDMA Theory menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsikarena besarnya diskresi (kewenangan) dan kemampuan memonopoli, namun kurang akuntabilitas (Kasus et al., 2015). Hal serupa juga dalam korupsi dana desa, Kepala Desa dengan kewenangannya (diskresi) akan memonopoli proses pengelolaan keuangan dana desa, tanpa melakukan akuntabilitas untuk pelibatan partisipasi


Bagikan :