Jakarta, Para Kepala Desa beberapa waktu lalu berkumpul didepan gedung DPR untuk menyuarakan aspirasi perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, hal tersebut banyak menuai pro dan kontra terutama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menolak perpanjangan masa jabatan tersebut.

 

Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai menerangkan  "Kita belum melihat apa urgensi masa jabatan Kades dinaikan menjadi 9 tahun, justru berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang tidak sehat, serta menimbulkan masalah besar terhadap sistem demokrasi desa".

 

Masyarakat desa memiliki corak kehidupan yang bersifat (gemeinschaft) ,yang berarti kehidupannya berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, jika kepemimpinan tidak dipergilirkan, bukan tidak mungkin ikatan tersebut akan tercerai berai, karena praktek korup, para pejabat desa. "Sebagaimana ungkapan Lord Acton (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely) Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut pasti korup". Maka jangan sampai kedamaian, ketentraman, tali asih dan asuh masyarakat desa terusik karena kecemburuan sosial pengelolaan dana desa. Ucap Rizki Agus Saputra Kabid Polhukam PP KAMMI.

 

Selain faktor diatas, Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan "(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut". 

 

Jika dikalkulasikan masa jabatan Kepala Desa selama 3 periode itu selama 18 tahun, Rizki juga menambahkan "Dalam kurun waktu 1 periode masyarakat sudah dapat menilai kinerja Kades tersebut baik atau buruk, layak atau tidak untuk dilanjutkan, sependek pengamatan saya jarang ada Kepala Desa yang dapat menang dua kali berturut-turut, jika bukan faktor pengabdian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi setelah adanya dana desa, tidak sedikit para Kades berlomba-lomba memperkaya diri, tanpa memperdulikan anggaran tersebut apakah sudah tepat guna dan tepat sasaran.

 

KAMMI yang memiliki visi sebagai wadah perjuangan permanen yang melahirkan kader-kader pemimpin tentu sangat merekomendasikan kader-kadernya kedepan untuk mengelola desa dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan sumber daya yang ada demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berdaya saing, berlandaskan Pancasila.

 

Selain itu KAMMI juga meminta kepada pemerintah dan DPR fokus pada evaluasi kinerja perangkat desa, khususnya terkait tata kelola birokrasi dan dana desa, serta memberikan edukasi serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa sebagai jangkar pembangunan dan ketahanan nasional.


Bagikan :