Oleh: Rizki Agus Saputra, S.H

Ketua Bidang Polhukam PP KAMMI

 

Penegakan hukum merupakan proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. pengertian lain penegakan hukum dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tujuan dari penegakan hukum untuk menghadirkan rasa aman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

 

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Konsensus tersebut tentu melahirkan konsekuensi khusus dalam penegakan hukum yang sama dan berkeadilan. Maraknya kasus hukum yang mencuat ke publik ini mencerminkan dua hal sekaligus. Di satu sisi masih banyak sekali masalah-masalah hukum dan penegakan hukum yang dihadapi masyarakat dan negara. Di sisi lain  juga mencerminkan problem internal aparat penegak hukum yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum itu sendiri.

 

Menurut survei Litbang Kompas edisi september 2022, kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia berada diangka 51,5 persen, menurun dari yang sebelumnya diangka 57,5 persen. Maraknya fenomena 'viral' dulu baru ditindak juga tidak kalah mencengangkan dalam proses penegakan hukum, diera keterbukaan dan masifnya pengguna sosial media membuat informasi mengudara secepat kilat, apalagi untuk kasus-kasus tertentu yang mengundang reaksi publik, KDRT, bullying, hamil diluar nikah, pelecehan seksual (pedofil) oleh LGBTQ+, dan lainnya. 

 

Hal-hal demikian yang ramai diperbincangan warganet akan mendapat sorotan dan respon cepat dari para penegak hukum, atau lembaga lain yang punya kompetensi pengawasan. Misalnya kasus pengeroyokan dirumah makan Mangga Besar, penis bocah terbakar saat sunat di Pontianak, Bullying siswi di Empat Lawang, Penganiayaan artis dan sebagainya. Disatu sisi ini memudahkan kinerja aparat, pada sisi lain fenomena ini memperluas jarak terhadap prinsip (Equality before the law), karena tidak semua kasus dapat diungkap ke publik, apalagi berkaitan dengan perlindungan anak, yang apabila 'viral' berdampak pada mental dan traumatis anak tersebut. Oleh karena itu, tanggapan serta perhatian serius para penegak hukum mesti ditujukan kepada semua kalangan tanpa terkecuali.

 

Apabila orang tersebut mengadu, melaporkan, atau meminta tolong  ke pihak tertentu lebih lagi ditujukan pada penegak hukum, secara otomatis kasus atau perkara tersebut tidak mampu diselesaikan sendiri, maka prinsip melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat harus tampak dan dirasakan, karena (humanity) lebih penting dari segalanya.


Bagikan :