Oleh : Muhamad Hadiyan Rasyadi, S.H.

Kepala Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum PP KAMMI

 

Diputusnya Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 21 Desember 2021 membuktikan bahwa keresahan masyarakat atas minimnya pertisipasi publik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Bahwa dalam sebuah negara demokrasi hal tersebut adalah bentuk pelemahan masyarakat dalam memberikan pertimbangan dalam sebuah pembentukan hukum yang akan masyarakat itu sendiri jalankan.

Pentingnya Partisipasi Publik ini sebagai menjadi pekerjaan rumah bagi pembentuk undang-undang, karena undang-undang dibuat oleh organ/lembaga politik yang dapat menjadi politis, dalam pembentukannya kadang terjadi political bargaining (tawar menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/mencerminkan kepentingan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mencoba menafsirkan kembali makna Patisipasi Publik melalui nomenklatur partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation) yang memuat 3 syarat yang harus dipenuhi agar tercipta partisipasi masyarakat yang bermakna. Pertama, terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Namun yang harus dikritik dari putsan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah bahwa dari kesimpulan putusan inkonstitusional bersyarat itu sendiri menjadi sebuah kegamangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam melaksanakan putusan ini. Kita juga harus menelisik bahwa kepentingan dalam menafsir kekuasaan sesungguhnya berkelindan dengan kekuasaan menafsir. Para ahli hukum tata negara, tak terkecuali pandangan dominan ahli konstitusi, meyakini bahwa mekanisme judicial review merupakan mekanisme check and balances, penyeimbang kekuasaan. Itu sebabnya, pula disebut sebagai proses politik peradilan yang memungkinkan upaya menentang mayoritas yang memaksakan kehendak, atau kekuasaan nir demokrasi yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan (countermajoritarian dan antidemocratic)

Putusan Inskonstitusional bersyarat ini juga berimplikasi pada pelaksanaan putusan ini dimana inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)ditafsirkan pemerintah terhadap UU Cipta Kerja ialah dengan memposisikan putusan MK ini bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Pembalikan makna putusan MK seperti ini, di dalam literatur hukum tata negara disebut dengan “constitutional perversion”. Hal tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Puncak dari problematika yang muncul terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah dengan dikeluatkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan UU Cipta kerja. Hal ini dinilai hanya menjadi jalan pintas (shortcut) atas keputusasaan legislatif untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hal ini menunjukan subjektifitas Presiden dalam menerjemahkan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dari Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 sebetulnya sudah sangat membatasi subjektifitas ini seharusnya sudah tidak seharusnya terjadi penyelundupan hukum seperti ini. Disamping ini merupakan kewenangan Presiden, namun keputusan untuk mengeluarkan Perppu ditengah kewajiban legislatif untuk menjalankan putusan uji formil tentu sangat memaksakan kehendak.

Terakhir bahwa dari seluruh rangkaian persekongkolan ini membuktikan adanya sebuah paradox Demokrasi Konstitusional seperti yang digambarkan Habermas, yang pada akhirnya terjadi pertentangan antara pertimbangan hak (constitutionalism) dengan pertimbangan kehendak rakyat (democracy) dimana justru seharusnya Demokrasi Konstitusional yang diterapkan Indonesia mempertemukan kedaulatan hukum (konstitusi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi).


Bagikan :