JAKARTA, 3 Februari 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan menggelar diskusi strategis bertajuk "Prabowonomics: Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen" di Jakarta, Selasa (3/2). Dalam forum yang dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro M.SI dan Ekonom AEPI Salamuddin Daeng tersebut, PP KAMMI menyoroti pentingnya kepemimpinan terpusat dari Presiden dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman menegaskan bahwa visi ekonomi yang diusung pemerintahan saat ini—atau yang akrab disapa Prabowonomics—memerlukan dirigen yang kuat. KAMMI menilai bahwa ego sektoral antar-lembaga masih menjadi hambatan utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Konsolidasi dan Keberpihakan Rakyat
Dalam diskusi tersebut, muncul beberapa catatan kritis dan rekomendasi strategis bagi pemerintah:
Komando Tunggal Presiden: PP KAMMI menilai Presiden harus memimpin langsung konsolidasi ekonomi nasional untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
"Presiden Prabowo Subianto harus segera memimpin konsolidasi ekonomi nasional. Ketidaksinkronan antara lembaga moneter, fiskal dan sektor mesti segera dihentikan," tegas Arif.
Ketahanan Pangan dan Energi: Sebagai pilar utama Prabowonomics, kemandirian sektor pangan dan energi harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar agar Indonesia tahan terhadap guncangan eksternal.
"Prabowonomics menitikberatkan pada efisiensi birokrasi, sinergitas antara lembaga moneter dan fiskal serta ketahanan pangan dan hilirisasi energi," ujar Fauzi Amro Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Selain itu Fauzi Amro juga menekankan Prabowonomics juga harus memperhatikan UMKM di Indonesia. Menurutnya usaha tersebut telah menjadi penopang Indonesia sepanjang krisis 1998 hingga Covid-19.
"Negara tidak boleh melupakan UMKM sebab 93 persen pekerja di Indonesia bekerja dalam sektor tersebut dan 61 persen PDB ditopang oleh mereka," terang Fauzi Amro.
Di sisi lain Salamuddin Daeng menerangkan Prabowonomics merupakan pemurnian dari ajaran konsitusi bangsa Indonesia.
Ia juga menekankan pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa terwujud jika semua pihak bekerjasama secara serius.
Salamuddin mencontohkan negara bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah jika Pemerintah menerapkan aturan pembagian 50-50 terhadap keuntungan seluruh perusahaan sumber daya alam di Indonesia.
Menutup diskusi tersebut Ketua Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman mengatakan Pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa terwujud jika Presiden memimpin orkestrasi ekonomi ini secara langsung.
"Indonesia tidak bisa hanyau mengandalkan mekanisme pasar. Presiden harus turun tangan memastikan konsolidasi ekonomi berjalan secara vertikal dan horizontal. Tanpa kepemimpinan yang kuat, visi besar ekonomi kita hanya akan menjadi catatan di atas kertas," ujar Arif.