Jakarta, 4 Juli 2025- Chinta Pratama Kepala Departemen Kajian Strategis dan Advokasi Perempuan & Anak Perempuan Pengurus Pusat KAMMI (PP KAMMI) mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengingkari fakta sejarah bahwa Pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 bukanlah ‘Pemerkosaan Massal’ melainkan rumor, tanpa bukti dan tidak memiliki data. “Pernyataan ini bukan sekadar fatal, ini akan menjadi bentuk luka baru terhadap para korban yang selama puluhan tahun berjuang untuk diusut tuntas secara hukum, dan pulih secara fisik maupun mental” pungkasnya.
Di saat dunia memperjuangkan keadilan, mengadvokasi para korban, Fadli Zon justru memilih menjadi juru bicara budaya ‘penyangkalan’. Ia mencoba membungkam suara perempuan dengan argumen kosong, dan menempatkan dirinya di barisan mereka yang tak ingin bangsa ini sembuh dari luka sejarah. Fakta-fakta tentang pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 telah terdokumentasi dengan jelas. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998 mencatat puluhan perempuan, mayoritas dari etnis Tionghoa, menjadi korban pemerkosaan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Komnas Perempuan dibentuk sebagai respon langsung atas tragedi ini. Pelapor Khusus PBB, Radhika Coomaraswamy, bahkan menyebut Indonesia terjebak dalam culture of denial yaitu budaya penyangkalan yang kini justru direpresentasikan oleh Menteri Kebudayaannya itu sendiri.
Pernyataan Fadli Zon tidak hanya mencederai memori korban, tetapi juga menandai kembalinya politik pelupaan yang berbahaya. Ketika seorang pejabat tinggi negara menafikan kejahatan terhadap perempuan dan menghapusnya dari sejarah resmi, maka yang terjadi bukanlah rekonsiliasi, tapi pengkhianatan terhadap keadaban.
Bidang Perempuan PP KAMMI menolak keras segala bentuk manipulasi sejarah yang menyamarkan kebenaran. Bidang Perempuan PP KAMMI selalu bersama para perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998.
“Mengusut tuntas kasus kekerasan seksual itu susah sekali, itu fenomena batu es. Kita tahu fakta lapangan bahkan korban sendiri enggan untuk berbicara dengan alasan takut dipersekusi dan ditambah dengan trauma mendalam. Tapi bukan berarti hal itu tidak terjadi, Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan malah menyangkal, mempertanyakan terkait datanya.” ucap Cinta (04/07/2025).
“Alih-alih menyangkal dan mempertanyakan data, Cinta berujar semestinya pemerintah hadir ikut serta mengadvokasi dan membersamai para korban yang berjuang! Bersama-sama membentuk pengadilan dan memeriksa keseluruhan laporan dan bukti-bukti yang terkait dengan pemerkosaan massal,"