KAMMI Berharap Komnas HAM Turun Tangan soal Insiden di Rempang

  • Oct 09, 2023
Blog Images

JAKARTA - Pada Kamis, (7/9) dilaporkan terjadinya bentrok antara warga dengan aparat Polri-TNI, di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Sejumlah warga menjadi korban gas air mata dan tindakan brutal aparat pengamanan. Bahkan sejumlah siswa yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolan pun juga ikut menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit akibat terpaparnya gas air mata. 

Peristiwa terjadi saat ratusan warga melakukan aksi  penolakan pemasangan patok dan pengukuran lahan, yang dilakukan oleh gabungan aparat untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) tersebut, akan ditargetkan dapat menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Untuk itu, Badan Pengusaha (BP) Batam, berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang, yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa. Namun terdapat penolakan dari sejumlah warga yang mengakibatkan terjadinya bentrokan pada Kamis, (7/9).

Merespon kejadian ini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengutuk keras tindakan represifitas aparat dalam pengamanan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i. 

"Represifitas aparat yang terjadi di Pulau Rempang mesti dikutuk apapun dalil pembenarannya. Tindakan semacam ini juga menambah daftar panjang aksi kekerasan aparat dalam kasus penanganan konflik agraria," tegas Zaky.

Ia pun meminta, tindakan represif ini dapat diproses secara tegas di internal Polri-TNI. Karena korban dari pihak warga pun tidak sedikit, bahkan puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit akibat tembakan gas air mata.  

"Kejadian ini telah melampaui batas. Maka kami minta baik Polri maupun TNI dapat bertanggung jawab. Kita percayakan kasus ini dapat di tindak tegas di internal institusi, oleh Porpam Mabes Polri juga Danpuspom TNI," ujarnya.

Jika perlu, menurut Zaky, pihak pengamanan dapat mengambil langkah segera menarik aparat yang saat ini masih bersiaga.

"Jangan sampai masyarakat Rempang merasa terintimidasi dengan kehadiran para aparat yang berjaga di sana. Sementara waktu, untuk meredam situasi baiknya menarik pasukan," ucap Zaky.

Selain itu, melalui Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim, meminta Komnas HAM terus mengawal kasus yang terjadi di Rempang.

"Kami sangat berharap Komnas HAM  dapat mengusut tuntas jika ditemukan adanya pelanggaran HAM dalam kejadian di Rempang," Ujarnya.

Ammar menilai, gencarnya pembangunan infrastruktur, khususnya PSN kerap menimbulkan konflik agraria. 

"Catatan dari kami khususnya PSN kerap menimbulkan konflik. Dan konflik semacam ini terjadi dimana-mana. Masyarakat-lah yang kerap menjadi korban. Ini tentu menjadi catatan buruk bagi Pemerintah," katanya.