Ekonom KAMMI Mendukung Terkait Kenaikan Pajak Bagi Bisnis Diskotik & Hiburan Malam

  • Feb 03, 2024
Blog Images

Jakarta, Sabtu (27/01/24)

Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu Pemprov DKI Jakarta baru saja menaikkan pajak tempat hiburan di ibukota menjadi 40 persen. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tertuang dalam Pasal 53 Ayat 2, besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan di Jakarta itu berlaku sejak 5 Januari 2024. Pada aturan sebelumnya, persentase pajak tempat karaoke dan diskotek hanya 25 persen.

Sementera untuk kegiatan usaha panti pijat dan mandi uap atau spa sebesar 35 persen. 

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Pariwisata PP KAMMI menyatakan,
Mendukung penuh atas upaya Pemprov DKI menaikan pajak 40% bagi usaha hiburan malam.

Dikarenakan, berdampak positif bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Selain itu dikarenakan, bisnis hiburan malam juga target pasarnya memang masyarakat kelas menengah keatas dan orang dewasa 18 tahun keatas, sehingga bagi mereka tentu tidak masalah.

Lebih daripada itu, PP KAMMI juga menghimbau kepada Pemprov seluruh Indonesia, untuk mengatur dengan baik persyaratan dan tata kelola bisnis hiburan malam di daerah.

Dikarenakan Bidang Pariwisata PP KAMMI mendapat laporan dari warga masyarakat, banyak hiburan malam yang membuka usahanya dekat dengan pemukiman warga, pondok pesantren dan sekolah.

Selain berizin secara formil melalui Pemda/Pemprov dan izin Kemenparekraf, mereka harus melengkapi dengan persetujuan dan kesepakatan dari semua masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga.

Ujar Ketua Bidang Pariwisata PP KAMMI, Muhammad Ridwan Uda