PP KAMMI (Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), menyayangkan sikap keberpihakan presiden dalam Pemilu 2024. 

Hal ini disampaikan oleh ketua bidang kebijakan publik PP KAMMI, Ammar Multazim, menurutnya presiden sebagai sosok yang semestinya menjaga nilai demokrasi.

"Menyayangkan sikap presiden terkait keberpihakan. Karena status pejabat publik itu melekat dr mulai menjabat sampai berakhirnya kelak, kecuali dia cuti dan melepas semua wewenangnya. Maka seharusnya presiden adalah orang yg paling awal dan paling akhir dalam menjaga demokrasi," ujarnya.

Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i juga menilai tidak sepantasnya presiden menunjukkan sikap berpihak kepada salah satu paslon. Sebab sikap netralitas presiden akan berpengaruh terhadap kualitas Pemilu 2024.

“Dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, sebaiknya presiden tidak menunjukkan keberpihakan terhadap paslon mana pun. Kami mendukung presiden menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada utang bagi penggantinya. Dan menjadi sosok 'senior' yang mengayomi 'junior'-nya, bukan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu 'junior'nya,” terang Zaky.

Sebelumnya, presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa seorang presiden boleh mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres).

“Seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye dan mendukung. Ia diperbolehkan, namun yang paling penting, saat kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas Negara,” ujar Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).