KAMMI Desak Presiden Evaluasi Kemenkeu

  • Mar 28, 2023
Blog Images

JAKARTA - Belakangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan publik. Hal ini ditengarai berbagai kasus di antaranya memamerkan kekayaan (flexing) hingga kepemilikan harta fantastis yang mencapai miliaran oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

 

Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i mendesak Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap Kementerian Keuangan. Sebab menurutnya berbagai kasus yang sedang ramai berdampak terhadap hilangnya kepercayaan publik. 

 

"Tindakan oknum ini memang tidak layak. Wajar jika publik marah dan hilang kepercayaan sebab di tengah rakyat sedang berjibaku recovery ekonomi pasca pandemi. Sebaliknya justru para pejabat ini dengan sengaja pamer kekayaan," ujar Zaky.

 

"Presiden harus berani ambil sikap. Evaluasi besar-besaran jajaran Kementerian Keuangan. Tindak tegas para oknum yang telah merusak citra Lembaga Pemerintahan. Dan evaluasi kebusukan badan itu harus dimulai dari kepalanya," desak Zaky.

 

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim juga turut berkomentar. Menurutnya luapan kemarahan publik yang meluas hingga muncul gerakan penolakan bayar pajak sangat berbahaya serta menghambat pembangunan nasional.

 

"Gerakan penolakan bayar pajak merupakan puncak kemarahan publik. Jika terus dibiarkan sangat berbahaya. Sebab 70% lebih APBN bersumber dari penerimaan pajak. Bahkan pada tahun 2022 realisasi dari pajak mencapai Rp. 1.716,8 triliun. Tentu nilai sebesar ini sangat penting bagi pembangunan nasional. Sehingga gerakan ini tidak boleh dianggap remeh. Khususnya Kemenkeu harus segera ambil langkah taktis dalam upaya counter gerakan tolak bayar pajak yang akan berdampak terhadap pembangunan nasional. Maka KAMMI mendesak Presiden untuk mengevaluasi Menteri dan Kementerian Keuangan," pungkasnya.