Pulau Rempang - Investasi yang mengalir ke Pulau Rempang, yang terletak di perairan Indonesia, telah menjadi sumber kekhawatiran serius bagi ketahanan nasional. Sejumlah fakta dan isu terkait dengan investasi tersebut telah mengundang perhatian publik dan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

Pulau Rempang, yang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan dekat dengan perbatasan negara tetangga, seharusnya menjadi salah satu aset penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya aliran investasi, muncul kekhawatiran bahwa hal ini dapat memengaruhi keamanan dan kedaulatan negara.

Salah satu masalah utama yang mengelilingi investasi Pulau Rempang adalah kepemilikan tanah dan infrastruktur kunci oleh pihak asing. Hal ini telah memicu ketidakpastian dan kekhawatiran tentang bagaimana kepentingan nasional dapat terancam oleh pihak luar.

"Jika memang investasi mementingkan dan perduli terhadap masyarakat yang daerahnya akan dijadikan kawasan industri Rempang Eco City, seharusnya pemerintah dan pihak terkait menyediakan tempat tinggal terlebih dahulu sebelum diadakannya relokasi" ucap Habib selaku ketua KAMMI Lampung.

Selain dari pada itu yang perlu digaris bawahi pemerintah adalah tentang keamanan nasional karna posisi Pulau Rempang yang berdekatan dengan negara tetangga tentu nantinya akan dibuka akses Jalur laut untuk kepentingan industri.

Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak berwenang harus melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dengan investasi ini dan dampaknya pada ketahanan nasional. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara tidak terganggu.

"Investasi tentu bukanlah hal yang buruk, tetapi pemerintah dalam mengeluarkan izin investasi perlu diperhatikan tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan keamanan nasional karena investor berasal dari asing yang sebelumnya bersengketa terkait Laut China Selatan, serta posisi pulau rempang yang dekat dengan perbatasan Negara tetangga" pungkasnya.

Pemerintah Indonesia harus mengajak semua pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka dan transparan tentang kebijakan investasi ini demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat terkait terpinggirkannya masyarakat rempang dan terancamnya kedaulatan bangsa.