Ramai Wacana Marketplace Guru, PP KAMMI: Lebih Baik Marketplace Menteri

  • Jun 13, 2023
Blog Images

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali membuat wacana kebijakan untuk diimplementasikan di tahun 2024 yakni rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui marketplace guru.

Nadiem mengaku rencana ini sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan MenpanRB. Selain itu, rencana ini juga sudah disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Dengan adanya marketplace Guru ini, dikatakan Nadiem Makarim, nantinya akan membantu mengatasi masalah guru honorer.

permasalahan guru honorer selalu ada di Indonesia karena tenaga didik di sekolah bisa kapan saja pindah, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu.

Sehingga sekolah tidak bisa langsung merekrut guru baru, karena harus menunggu rekrutmen guru ASN terpusat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Zaky Ahmad Riva'i menyayangkan terobosan tersebut karena menyamakan guru layaknya barang atau jasa yang bisa dipesan sewaktu-waktu layaknya ojek online.

"Kebijakan Marketplace Guru tidak menghargai guru dan dianggap sebagai layaknya barang dagangan, belum lagi ada peluang nepotisme disana dimana guru yang di checkout Sekolah adalah kenalan Kepala Sekolah, dan lain-lain sehingga prinsip keadilan tercoreng disana. Konsep Marketplace ini lebih cocok untuk check-out menteri yang baik dan menteri yang buruk kinerjanya kita beri bintang 1 ", ujar Zaky.

Selaras dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PP KAMMI Rijal Muharram mendorong pemerintah untuk fokus kepada permasalahan yang lebih substantif terlebih dahulu.

"Jika ada guru yang sudah lulus PPPK tapi belum dapat formasi, artinya kan ini ada masalah di sisi sinkronisasi data & konsolidasi pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini yang harusnya mendesak dulu untuk diselesaikan." Ujar Rijal.

Rijal menambahkan, wacana marketplace berpotensi memunculkan subjektifitas dan ketidakpastian terhadap karir guru ke depan.

"Kita membayangkan ketika kebijakan ini diimplementasikan, alih-alih fokus untuk penguatan kapasitas, guru yang lolos PPPK malah harus datang kesana-kesini untuk memastikan pihak sekolah mau merekrut dirinya. Lagi-lagi ini menurunkan Marwah profesi guru" lanjut Rijal. 

Rijal mengatakan sebaiknya pemerintah tidak perlu berkilah dengan permasalahan pokok yang ada.

"Jika pemerintah berkomitmen menjaga marwah profesi guru, fokus saja selesaikan permasalahan pokoknya: kesejahteraan guru & kepastian proses rekrutmen guru yang tetap dikelola dan dikoordinasikan pusat. Biarkan sekolah tetap fokus ke penguatan kualitas pembelajaran untuk siswa." Pungkas Rijal.