JAKARTA - Mega korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali terkuak. Menambah daftar panjang rentetan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Kali ini Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono resmi menjadi tersangka perkara penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh Waskita Karya dan anak usahanya, yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk.

Dalam kasus ini, Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu yang digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp. 2,5 Triliun.

Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai mendesak Kejagung mengusut aliran dana proyek fiktif yang dilakukan oleh tersangka korupsi Destiawan Soewardjono.

“Kita nantikan kelanjutan kasus ini. Kejagung juga perlu mengusut aliran dana proyek ini ke mana dan siapa saja yang terlibat. Sebab kasus ini berjalan sudah lama sejak tahun 2016 hingga 2020. Tentu ada dugaan banyak pihak yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,5 triliun ini,” desak Zaky.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim menilai maraknya kasus korupsi pada perusahaan pelat merah memperlihatkan tata kelola bobrok dari kementerian BUMN.

“Tampaknya perbaikan di tubuh Kementerian BUMN kita belum memuaskan. Berbagai kasus korupsi menunjukkan tata kelola yang bobrok. Penunjukkan direksi dan komisaris di BUMN mungkin salah satu bahan evaluasi bagi kementerian BUMN. Agar dapat menempatkan sosok yang berintegritas,” ujarnya. 

Lebih lanjut Ammar juga mendesak Menteri BUMN, Erick Tohir segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran Direksi dan Komisaris BUMN.

“Kenapa seringkali BUMN kita bermasalah? Berbagai kasus korupsi marak terjadi di lingkungan BUMN. Pak Erick seharusnya juga mengevaluasi kinerja direksi dan komisarisnya. Khususnya para komisaris sebab salah satu tanggung jawab mereka untuk mengawasi jalannya tata Kelola BUMN. Jangan sampai jabatan ini diberikan hanya sebagai politik balas budi kepada mereka yang terlibat dalam pemenangan,” sindir Ammar.