JAKARTA - Menjelang pemilu 2024, Satgas KAMMI Jaga Demokrasi mengingatkan seluruh pihak untuk mengantisispasi adanya pelanggaran pemilu, khusunya praktik politik uang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Satgas KAMMI Jaga Demokrasi, Asnawir Nasution. Menurutnya, hari-hari terakhir menjelang pemilihan, merupakan waktu yang rawan adanya pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang.
"Selama ini praktik politik uang yang terjadi, berada di ruang gelap yang susah dibuktikan padahal faktanya benar-benar terjadi," kata Asnawir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).
Ia pun mengingatkan Bawaslu tegas dalam menyikapi praktik politik uang menjelang hari pencoblosan. Serta responsif jika terdapat temuan politik uang.
"Kami mengingatkan terkhusus kepada Bawaslu untuk tegas dalam menyikapi pelanggaran pemilu yang terjadi. Harus bersikap responsif dan proaktif ketika ada temuan demikian," ujarnya.
Tidak hanya itu, Asnawir juga menyinggung fenomena proyek gentong babi (pork barrel projects) yang tengah menjadi perbincangan di publik.
Ia menjelaskan lebih lanjut, bentuk pork barrel projects, sebagai proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.
Dalam menyikap fenomena tersebut, Asnawir menyerukan kepada para kontestan menjaga moralitas, dengan tidak memanfaatkan proyek pemerintah untuk mendapatkan keuntungan elektoral dalam Pemilu 2024.
"Para kontestan wajib menghindari penggunaan anggaran negara atau proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sebab praktik demikian disebutkan tadi sebagai pork barrel project," kata Asnawir.
Ia juga menyampaikan harapan terwujudnya demokrasi yang sehat. Menurutnya, hal ini dapat terwujud jika proses pemilihan dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak esensi demokrasi.
"Perlu adanya kesadaran kolektif, dari seluruh elemen masyarakat. Berani menolak politik uang. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah demokrasi negara ini, bukan diarahkan oleh kepentingan kelompok tertentu," tutup Asnawir, ketua Satgas KAMMI Jaga Demokrasi.